NAWA CITA SEBAGAI KESADARAN BARU

NAWA CITA SEBAGAI KESADARAN BARU

Presiden Joko Widodo mencanangkan visi baru di bidang maritim, menempatkan laut sebagai masa depan bangsa dan dikemas ke dalam semangat Nawa Cita.

Tujuannya amat srategis dan luhur, menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim dunia dalam pemaknaan yang luas. “Kita telah lama memunggungi samudra, laut, selat, dan teluk.

Maka, mulai hari ini, kita kembalikan kejayaan nenek moyang sebagai pelaut pemberani, menghadapi badai dan gelombang di atas kapal bernama Republik Indonesia,” kata Jokowi dalam pidato kenegaraan pertamanya setelah bersumpah sebagai Presiden Indonesia periode 2014-2019 di Gedung MPR/DPR, 20 Oktober 2014.

Hal tersebut dimanifesasikan ke dalam 9 poin Nawa Cita, dimana Nawa Cita pertama adalah menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai Negara Maritim.

Apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dan dimanifesasikan ke dalam 9 point Nawa Cita berikut penekanan sebagai Negara Maritim tersebut adalah sebuah kesadaran baru dan penting, sebagai mula titik terang di tengah kompleksitas dunia yang serba tak pasi dengan jati dirinya. Menjadikan laut masa sebagai depan bangsa berarti bangsa Indonesia dari generasi ke generasi harus dapat hidup dari lautan, kini dan nanti.

Caranya:

Dengan menjaga sumber daya kelautan dan perikanan agar tetap terjaga dan lesari, tetap melimpah untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia bahkan dunia (feed the nations). Untuk mewujudkan laut sebagai masa depan bangsa, maka sektor kelautan dan perikanan Indonesia harus mewujud mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional.

Inilah visi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah kepemimpinan Menteri Susi Pudjiasuti, yang kemudian dapat dijabarkan dalam tiga pilar misi yakni

1. misi kedaulatan (sovereignty),

2. misi keberlanjutan (susainability),

3. dan misi kesejahteraan (prosperity).

Kedaulatan

diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi.

Keberlanjutan

dimaksudkan untuk mengelola dan melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dengan prinsip ramah lingkungan sehingga tetap dapat menjaga kelesarian sumberdaya.

Kesejahteraan

dimaknai bahwa pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kaitan ini, KKP senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh sakeholders kelautan dan perikanan, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya.

Ketiga hal di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sebagaimana menjadi sifat dasar Nusantara atau jiwa maritim rakyat Indonesia sedari dulu.

Ke depan, tentu amat diutamakan kerjasama dan saling menguatkan sebagai satu Bangsa. Saling memberi manfaat dan bersama menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan Negara.

Misi tiga pilar tersebut kemudian dijabarkan dalam cakupan pembangunan kelautan dan perikanan yang terintegrasi dalam sruktur manajemen KKP, sebagai berikut:

I. Kedaulatan (Sovereignty), yakni :

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan (Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan/DJPSDKP)

2. Mengembangkan sisem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan (Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu/BKIPM)

II. Keberlanjutan (Susainability), yakni :

1. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut (Ditjen Pengelolaan Ruang Laut/DJPRL)

2. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya (Ditjen Perikanan Tangkap/DJPT dan Ditjen Perikanan Budidaya (DJPB)

3. Meningkatkan daya saing dan sisem logisik hasil kelautan dan perikanan (Ditjen Penguatan Daya Saing/DJPDS)

III. Kesejahteraan (Prosperity), yakni :

1. Mengembangan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat (Badan Riset dan Sumber Daya Manusia/BRSDM)

2. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan (Badan Riset dan Sumber Daya Manusia/BRSDM)

Sumber: LAUT SEBAGAI MASA DEPAN BANGSA